Archive for the ‘Policy’ Category

BAHAYA, RS AKAN SEMAKIN KOMERSIAL

Harapan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari pupus sudah. Pemerintah akhirnya mengizinkan investor asing untuk menguasai 65% saham rumah sakit di Tanah Air. Pelayanan kesehatan masyarakat pun dikhawatirkan menjadi korban. Itu berarti terjadi kenaikan sebesar 16% dan asing diperbolehkan menjadi pemegang saham mayoritas. Padahal, sebelumya, Menkes Siti Fadilah Suparti telah berjuang habis-habisan agar modal asing di rumah sakit tidak lebih dari 49%.

Betul, keputusan ini masih belum final. Sebab, setelah ditetapkan oleh Kantor Menko Perekonomian, ihwal ini masih akan dibahas oleh departemen-departemen terkait. Sehingga, bisa saja permohonan pihak asing untuk menjadi penguasa saham hingga 67% terkabul. Tapi, bisa juga sebaliknya, lebih rendah dari 65%.

Terlepas dari keputusan akhir kelak, diperbolehkannya asing menjadi pemegang saham mayoritas sangat mengecewakan banyak kalangan. Selain akan memicu persaingan yang tidak sehat, banyak rumah sakit dipastikan akan bersifat full commercial. Ini akan mengakibatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat menjadi terkendala.

Saat ini saja, kompetisi di industri rumah sakit dalam memberi pelayanan kesehatan telah menggeser fungsi sosial yang selama ini diembannya. Misi sosial dengan memberi pembebasan atau gratis biaya kepada pasien-pasien tertentu yang tidak mampu kini makin sulit dilakukan. Menurut Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia, Adib A Yahya, idealnya seluruh saham rumah sakit dikuasai oleh pemerintah. Tapi apa daya, rupanya, pemerintah tak memiliki kemampuan keuangan yang memadai.

Source: http://www.inilah.com

Advertisements

MER-C INDONESIA GAGAS GMI INITIATIVE

Guna lebih terjalinnya koordinasi bantuan kesehatan bagi warga Palestina yang mengalami luka-luka di Jalur Gaza yang menjadi korban agresi Israel, jumlahnya ribuan jiwa, relawan Indonesia dari “Medical Emergency Rescue Commite” (MER-C) Indonesia bersama relawan dari beberapa negara menggagas lahirnya “Gaza Medical International Initiative” (GMII).

Penjelasan itu diungkapkan dua relawan yakni dr Jose Rizal Jurnalis SpOT, anggota Presidium MER-C Indonesia dan Ketua Presidium dr Sarbini Abdul Murad, demikian dilaporkan wartawan ANTARA Andi Jauhari, Ahad (25/1)

Dalam perjalanan dari Kota Gaza, Palestina menuju Kota Rafah, perbatasan Jalur Gaza-Mesir –setelah sepekan (19-24/1) bertugas membantu penanganan korban yang luka akibat serangan Israel di rumah sakit (RS) As-Shifa Kota Gaza–pada Sabtu (24/1), dikemukakan inisiatif itu lahir dari perbincangan sejumlah dokter beberapa negara saat berada di RS itu.

Jose Rizal Jurnalis menjelaskan bahwa beberapa negara itu adalah Indonesia, Suriah, Turki, Sudah dan Aljazair, yang kemungkinan besar akan diikuti oleh beberapa negara lain, yang telah mengirimkan relawannya membantu menangani korban luka di sejumlah RS di Jalur Gaza.

Menurut dia, sebagai langkah awal, gagasan itu akan disampaikan kepada berbagai pihak di masing-masing negara pengirim relawan, dan setelah itu segera dilakukan semacam pertemuan guna mengkristalisasi gagasan itu menjadi wadah yang lebih kongkrit.

“Kita harapkan bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah pertama pertemuan guna mewujudkan gagasan itu menjadi sebuah kenyataaan, sehingga hal tersebut akan menjadi sebuah tindakan nyata kepedulian masyarakat antarbangsa,” katanya.

Sedangkan Sarbini Abdul Murad menambahkan bahwa agenda kemanusiaan melalui aspek kesehatan itu diharapkan akan disambut oleh masyarakat antarbangsa, sehingga warga Jalur Gaza yang kini sedang menderita, baik karena layanan kesehatan rusak maupun persediaan obat-obatan yang masih terus dibutuhkan, dapat dibantu.

“Gagasan dari inisiatif ini sangat mulia, sehingga kita berharap tidak hanya kalangan medis saja yang peduli, namun juga pemerintah dan rakyat di masing-masing negara,” katanya.

Sekretaris Jenderal (Sesjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon pekan lalu, seperti dilansir kantor berita trans-nasional menyebut untuk yang keempat kalinya serangan terhadap sekolah yang dikelola PBB itu dalam perang “menyakitkan hati” itu menuntut penyelidikan mendalam atas berbagai dampak agresi itu.

Selama perang itu, sekolah-sekolah, rumah-rumah sakit, kompleks PBB dan ribuan rumah semuanya diserang dan Pemerintah Palestina menyebutkan nilai kerusakan prasarana saja mencapai 476 juta dolar AS.

Sekitar 1.206 warga Palestina termasuk 410 anak-anak tewas sejak Israel mulai melakukan serangan yang paling banyak menelan korban jiwa terhadap wilayah itu 22 Desember , kata para dokter Gaza , yang mengatakan 5.300 orang lainnya cedera.

Mereka yang tewas dalam perang itu juga termasuk 109 wanita, 113 ornag lanjut usia , 14 paramedis dn empat wartawan , kata Kepala Dinas Darurat Gaza, dr Muawiya Hassanein .

Sejak dimulainya operasi itu , 10 serdadu Israel dan tiga warga sipil tewas dalam baku tembak atau serangan-serangan roket. Militer mengatakan lebih dari 700 roket dan peluru mortir telah ditembakkan selama periode itu.

Penghentian aksi kekerasan itu terjadi setelah negara Yahudi itu mendapat janji dari Washington dan Kairo untuk membantu mencegah penyelundupan senjata ke Gaza, yang bakal jadi bagian dari negara Palestina yang akan datang dengan wilayah lebih luas Tepi Barat.

Gencatan senjata itu terjadi kurang dari sebulan sebelum Israel menyelenggarakan Pemilu dan Perdana Menteri (PM) Ehud Omert, yang secara resmi pada musim gugur, menurut rencana akan mengundurkan diri. PM itu, reputasinya hancur akibat perang tahun 2006 di Lebanon yang oleh banyak warga Israel sebagai satu bencana.

MENKES DUKUNG FATWA MUI TENTANG ROKOK

Meski fatwa haram merokok mendapat kecaman, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari mendukung rencana Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuat fatwa itu. Sebab, selama ini rokok lebih banyak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan.

Menkes menambahkan, selama ini rokok bisa mengganggu kesehatan tubuh manusia. Bahkan, dalam semua bungkus rokok tercantum peringatan tentang bahaya merokok. Antara lain merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Jadi jelas, merokok sangat merugikan kesehatan.

Terkait dampat akibat fatwa haram rokok yang bisa merugikan petani tembakau dan cengkeh, Fadilah mengatakan hal tersebut bukan kewenangannya. Dia hanya menegaskan rokok sangat merugikan kesehatan.

IDI JUGA DUKUNG FATWA MUI
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Fahmi Idris, menyatakan dukungannya terhadap usulan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang fatwa diharamkannya rokok.

Fahmi mengaku, sudah sejak lama IDI melakukan upaya-upaya untuk kampanye anti rokok ini. Termasuk usulannya kepada MUI terkait fatwa itu. Langkah-langkah kongkrit yang dilakukan, sambung Fahmi, antara lain menginisiasi Komisi Nasional (komnas) anti rokok.

Source

NAMRU, TROJAN IMPERIALISME

Kontroversi Namru-2 (United States’ Naval Medical Research Unit 2) tampaknya tidak terselesaikan dalam bingkai kepentingan terbaik bangsa Indonesia. Perkembangan mutakhir menunjukkan adanya pergeseran fokus persoalan secara sistematis dan upaya mengembangkan konflik antarpejabat Indonesia, bahkan terkesan menyudutkan Menkes Siti Fadilah Supari.

Analisis konteks strategis menunjukkan fokus persoalan digeser walaupun ini bukan kekeliruan sepenuhnya AS dan para pembelanya. Sejak awal kontroversi Namru berada dalam framing (area pembahasan, konteks, dan struktur) yang sekalipun mengandung kebenaran, tidak sepenuhnya tepat.

Wacana yang diangkat adalah Namru tidak membawa manfaat apa-apa bagi tujuan pembangunan kesehatan Indonesia, terutama pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Namru juga dituding menjalankan operasi intelijen. Apalagi, kegiatannya cenderung tertutup, termasuk bagi pejabat Dephan dan Depkes RI.

Namru juga dipersoalkan karena tenaga penelitinya memiliki kekebalan diplomatik sehingga bisa memasuki areal mana pun di Indonesia tanpa hambatan. Namru pun tidak menerima draf MoU baru dari Indonesia, dan tetap beroperasi meski sejak era reformasi direkomendasikan Pemerintah RI untuk dihentikan.

Belakangan muncul ide membentuk pansus Namru. Namun, sebagian latar belakang pengusul adalah tudingan kemungkinan persaingan bisnis antara Depkes dan Namru. Menkes pun dituduh mengalihkan persoalan rendahnya kinerja pembangunan sektor kesehatan dengan mengangkat isu Namru.

Terlepas dari motifnya, ini dapat dimanfaatkan untuk memecah belah antarpejabat RI. Dari semua framing tersebut, tudingan Namru menjalankan operasi intelijen yang paling ramai disorot. Barangkali, karena sinyalemen itu disampaikan oleh aktivis Muslim yang memiliki rekam jejak dalam advokasi hukum dan umat Islam serta tidak dibantah oleh Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Siregar.

Pembingkaian Namru sebagai intelijen bahkan memunculkan polemik bahwa seorang pejabat di sekitar presiden adalah agen intelijen AS. Namun, sekalipun substansinya mungkin benar, bagaimana pun menggugat Namru karena menjalankan operasi intelijen adalah suatu kekeliruan.

AS menjadi terlalu mudah membantahnya. AS menolaknya dengan menyatakan riset mereka diketahui Pemerintah RI dan disampaikan kepada WHO. Bahkan, AS merespons permintaan Menhan RI agar dokter TNI AL ikut dalam Namru.

Pertanyaannya, jika Namru beroperasi terbuka dan mengikutsertakan personel TNI AL, apakah itu berarti Namru boleh berada di sini? Begitu pula jika Namru membagi hasil risetnya kepada Depkes RI.

Menyorot Namru karena penelitinya yang berpaspor diplomatik bisa melakukan apa pun di luar misi diplomatik bukanlah strategi terbaik. Tudingan tersebut dan upaya mengaitkannya dengan agen-agen AS memang bisa membangun kesadaran politik dan ketahanan sebagai bangsa.

Namun, itu juga menggeser kita dan perhatian publik dari penyebab utama. Namru harus dideterminasi berikut segala perakadan dengannya. Di atas semuanya, Namru is permanent military base. Namru adalah aset Angkatan Laut AS yang terletak di tengah kota sipil.

Persoalan Namru melampaui problematika kapal induk AS yang sering hilir mudik di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), insiden F-18 Hornets beberapa tahun lalu, atau persoalan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan (DCA) dengan Singapura serta Australia yang bisa mengundang pihak ketiga, seperti AS dan Israel. Sebagaimana bisa ditelusuri pada situs resmi mereka, Namru berada di bawah lembaga Naval Medical Research Center (NAMRC) dan Global Emerging Infections Surveillance and Response System (GEIS).

Semuanya di bawah kendali Departemen Pertahanan AS. Namun, Namru tetap berkoordinasi dengan Depkes AS. Tujuan, visi, dan misinya juga jelas. AS tidak pernah menutup-nutupinya.

AS hanya tidak mengatakan semuanya tentang Namru ketika Dubes Cameron Hume dan komandan Namru Trevor Jones mengadakan konferensi pers 24 April silam. Namru 2 untuk memperkuat persiapan, surveillance, dan sistem tanggap terhadap penyakit menular bagi personel militer AS dan keluarganya di kawasan tropis Asia Pasifik.

Namru juga untuk meningkatkan kesiapan medis mereka, sekaligus menurunkan risiko bagi ketahanan nasional AS. Namru berguna mencegah penyakit menular bagi tentara AS yang berada di kawasan tropis Asia Pasifik.

Bahkan, dalam situs Dephan AS (DoD GEIS) ditegaskan pula bahwa Namru-2 also participates in a number of US military exercises such as Cobra Gold, Tandem Thrust and CARAT Cruise (Namru 2 juga berpartisipasi dalam sejumlah latihan militer AS, seperti Cobra Gold, Tandem Thrust dan CARAT Cruise). Ironisnya, dalam beberapa latihan tersebut, personel TNI tidak dilibatkan.

Maka, tidak perlu operasi kontraintelijen atau memasang personel TNI untuk memahami Namru. Sejak awal berdiri dan hingga kini Namru 99,9 persen untuk kepentingan kehadiran dan hegemoni militer AS di Asia Pasifik.

Signifikansi Namru adalah karena AS mengharuskan dirinya memasuki dan menguasai negeri dan tanah air bangsa-bangsa lain. AS menjalankan imperialisme dan kolonialisme yang ditopang oleh kekuatan politik, ekonomi, militer, dan semua aspek kehidupan lainnya. Ini untuk menjaga sistem dan pilar-pilar kapitalismenya, termasuk pengurasan sumber daya alam di kawasan Asia Pasifik.

Dalam konteks ini, Namru laksana trojan. Namru adalah kuda troya untuk menembus benteng. Namun, itu juga berarti seperti virus komputer yang bila berada dalam sistem komputer, walaupun tidak bekerja, kehadirannya adalah sinyal masalah besar.

Oleh karena itu, selama AS merasa tentaranya harus menguasai kawasan Asia Pasifik, selama itu pula laboratorium militer seperti Namru akan dipertahankan. Pada satu sisi, itu penting untuk memperkuat sistem pertahanan personelnya dari beragam penyakit menular dan pada sisi lain itu bisa menjadi strategi deterrence (menakut-nakuti lawan) karena potensi penyebaran serangan biologis dan kimiawi ke tengah-tengah penduduk Jakarta dan sekitarnya dalam waktu singkat.

Menyimak konteks strategis tersebut, jelas persoalan Namru perlu diselesaikan dengan strategi khusus yang melibatkan kesatuan sikap pemerintah dan seluruh komponen bangsa. Semua pihak perlu meyakinkan AS bahwa imperialisme mereka harus diakhiri untuk mencegah AS hancur secara politik, ekonomi, dan fisik. Paling tidak, ada empat persoalan besar imperialisme militer AS.

Pertama, kegagalan misi militer AS dan sekutunya di Irak, Afghanistan, Somalia dan lain-lain. Kedua, defisit ganda dari APBN dan neraca transaksi berjalan AS yang meremukkan kemampuan mereka mencegah resesi ekonomi.

Ketiga, AS gagal memenangkan peperangan di hati dan pikiran umat Islam, seperti disebut dalam laporan Defense Science Board (Reuters, 25 November 2004). Lembaga itu adalah kelompok staf ahli Dephan AS.

Keempat, ancaman runtuhnya kepercayaan publik AS terhadap para perwira militer yang terjun ke dalam aktivitas politik (American Forces Press Service, 28 April 2008 dalam situs Dephan AS). Namun, jika AS bersikeras maka strategi membuka aliansi strategis dengan kekuatan lain patut dipertimbangkan.

Apalagi, negara seperti RRC telah sangat dirugikan karena seakan-akan menjadi pusat penyebaran wabah semacam SARS (severe acute respiratory syndrome) dan flu burung. Lebih dari itu, inilah ujian sesungguhnya bagi pemerintah dan bangsa Indonesia bahwa kita memang telah bangkit sebagai bangsa yang sederajat dengan bangsa-bangsa lain dan hanya takut kepada Allah SWT.

Tulisan Fahmi AP Pane (Staf Ahli Fraksi PPP DPR RI) disitasi dari Republika