Archive for the ‘Education’ Category

MK putuskan UU BHP inkonstitusional

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang putusan uji materi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) menyatakan UU ini inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945.

“Menyatakan UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan bertentangan dengan UUD 1945,” kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Mahfud MD dalam sidang putusan yang digelar di Gedung MK, Jakarta, Rabu.

Dengan demikian, UU BHP juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

MK berpendapat, ketentuan-ketentuan yang diatur UU BHP pada umumnya merupakan penyeragaman bentuk tata kelola sehingga mengandung banyak kontroversi, terbukti dengan banyaknya perkara permohonan pengujian UU BHP yang diajukan.

Penyeragaman itu terjadi karena UU BHP membuat penyelenggara pendidikan harus berbentuk BHP. Ini berarti yayasan, perkumpulan, dan badan hukum sejenis harus menyesuaikan diri dengan tata kelola melalui perubahan akta dalam waktu enam tahun.

Apabila hal itu tidak dilakukan, maka yayasan, perkumpulan, dan badan hukum sejenis akan mendapat sanksi atau hukuman, walaupun berbentuk administrasi.

Menurut MK, ketentuan penyelenggaraan pendidikan dalam satu bentuk sebagaimana ditentukan dalam UU BHP dapat diartikan melarang sekolah-sekolah yang diselenggarakan masyarakat di luar BHP sehingga sama saja dengan melarang kegiatan berserikat dan berkumpul yang dijamin UUD 1945.

UU BHP, menurut MK, merugikan yayasan dan menghilangkan hak untuk menyelenggarakan pendidikan serta tidak mengakui eksistensi yayasan sebagai penyelenggara pendidikan.

“Tidak diakuinya sekarang ini eksistensi yayasan sebagai penyelenggara pendidikan berarti menimbulkan ketidakpastian bagi masa depan yayasan yang selama ini kegiatannya khusus sebagai penyelenggara pendidikan,” katanya.

MK berpendapat, penghilangan peran yayasan sebagai penyelenggara pendidikan sama saja dengan merugikan hak-hak konstitusional para pengelola yayasan yang bergerak di bidang pendidikan.

Uji materi UU BHP ini antara lain diajukan sejumlah yayasan yang bergabung dalam Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) dan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP-PGRI).

Sumber: Antara

Advertisements

NASIB DOKTOR DI KOREA

Krisis ekonomi yang memburuk telah memaksa seorang ilmuwan pengangguran di Korea Selatan untuk melamar jadi tukang sapu jalan pada Selasa lalu. Lamarannya ditolak.

Pemerintah Daerah Gangseo di Seoul membuka lowongan bagi lima pegawai untuk membersihkan jalanan di salah satu kawasan terpadat di ibu kota Korea itu.

Kim, ilmuwan bergelar doktor bidang fisika, menjadi satu dari 63 orang yang melamar. Sebelas orang di antara para pelamar itu adalah lulusan universitas. Tapi, para sarjana itu akhirnya tahu bahwa tenaga telah mengalahkan otak.

Para pelamar itu diuji dengan membawa dua kantong pasir, masing-masing seberat 20 kilogram, di bahunya dan kemudian dilempar–sebuah simulasi membopong kantong sampah dan membuangnya. Tugas itu dilakukan dengan bolak-balik sejauh 25 meter.

Menurut Chung Young-ik, pejabat pemerintah yang bertugas dalam perekrutan itu, Kim lebih lambat tiga detik dibanding pelamar pesaingnya, sehingga dia dinyatakan tak lulus ujian.

“Saya telah membuat rekor yang buruk,” kata Kim kepada wartawan.

Pemerintah Gangseo mengatakan rata-rata 12,6 orang bersaing untuk merebut setiap “kursi tukang sapu” pada tahun ini. Sedangkan tahun lalu satu “kursi” diperebutkan oleh delapan orang.

Menjadi tukang sapu jalan di sana sebenarnya cukup menarik. Mereka rata-rata mendapat gaji awal 33 juta won atau sekitar Rp 275 juta. Menurut Chung, nilai ini lebih besar daripada pendapatan sarjana baru yang bekerja di perusahaan besar. Jadi tukang sapu juga sangat aman karena mereka boleh bekerja hingga berusia 60 tahun.

Perekonomian Korea memang sedang goyah. Negeri Gingseng itu hanya menciptakan 78 ribu lapangan pekerjaan pada November, turun dari 97 ribu pada bulan sebelumnya.

Menurut Kantor Statistik Nasional Korea, angka pengangguran mencapai 3,3 persen pada Desember lalu, naik dari 3,1 persen pada November dan 3 persen pada Oktober tahun lalu.

Pemerintahan Presiden Lee Myung-bak menjadikan peningkatan lapangan kerja sebagai prioritas.

Koran Tempo

UNLAM MENANTI HASIL ASESMEN BAN PT

Unlam-LogoSemua perguruan tinggi (PT) di Indonesia harus diakreditasi untuk menentukan posisi perguruan tinggi tersebut diantara PT di tanah air. Akreditasi adalah bentuk akuntabilitas kepada publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Akreditasi institusi perguruan tinggi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen perguruan tinggi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan. Komitmen tersebut dijabarkan ke dalam sejumlah standar akreditasi. Mutu institusi perguruan tinggi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses dan keluaran atau layanan institusi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Akan tetapi, kesiapan perguruan tinggi dinilai masih sangat minim. Informasi yang didapat dari dikti org menyatakan bahwa dari 55 perguruan tinggi yang mengikuti akreditasi institusi tahap I, hanya lima di antaranya yang telah meraih nilai sangat baik atau A. Kelima perguruan tinggi itu merupakan universitas yang memang sudah established dan telah memiliki reputasi internasional seperti Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.

Pada tahun 2008 ini masih banyak perguruan tinggi yang belum berani dinilai. Padahal setiap program studi maupun perguruan tinggi negeri wajib untuk mengikuti akreditasi. Perguruan tinggi bisa kena pidana jika tidak segera memiliki akreditasi. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, jika perguruan tinggi tidak terakreditasi, maka perguruan tinggi tersebut tidak boleh meluluskan mahasiswa. Ketentuan ini akan efektif berlaku selambat- lambatnya tahun 2012 mendatang. Bahkan, di dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan bahkan disebutkan, hanya perguruan tinggi berakreditasi minimal B yang bisa meluluskan mahasiswa (Nah, lho?)

Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) merupakan salah satu PT yang lolos untuk dilakukan site visit (visitasi asesor). Visitasi Unlam telah dilakukan 5-7 Desember 2008 kemarin oleh 5 orang asesor yaitu DR. Ary Samadi (ITB), DR. Ir. Siswadi (IPB), Prof. dr. Abdul Salam M. Sofro, Ph. D, Sp. KT (Yarsi), dan Prof. dr. Sofia Mubarika, Ph. D (UGM). Buat Bapak dan Ibu asesor kami mengucapkan Selamat Idul adha. Mungkin ini kali pertama Bapak/Ibu merayakannya di Banjarmasin.

Assesmen dilakukan terhadap standar akreditasi perguruan tinggi mencakup standar tentang komintmen perguruan tinggi terhadap kapasitas institusional (institutional capacity) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (educational effectiveness), yang dikemas dalam tujuh standar akreditasi, yaitu:

o Standar 1. Visi dan Misi
o Standar 2. Tatapamong dan Kepemimpinan
o Standar 3. Kemahasiswaan dan Lulusan
o Standar 4. Sumber daya manusia
o Standar 5. Pembelajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama
o Standar 6. Pendanaan, Sarana, dan Prasarana
o Standar 7. Sistem Penjaminan Mutu dan Manajemen Informasi

Mutu Unlam merupakan tanggung jawab bersama semua unsur Pimpinan, Dosen, Mahasiswa, maupun Tenaga Kependidikan (Pustakawan, Laboran, Staf Administrasi, dll). Pencapaian tingkat akreditasi yang tinggi adalah hasil kerja keras dan komitmen yang tinggi dari semua unsur tersebut. Semoga Unlam memperoleh harkat yang baik dalam peringkat akreditasi kali ini.