NAMRU, TROJAN IMPERIALISME

Kontroversi Namru-2 (United States’ Naval Medical Research Unit 2) tampaknya tidak terselesaikan dalam bingkai kepentingan terbaik bangsa Indonesia. Perkembangan mutakhir menunjukkan adanya pergeseran fokus persoalan secara sistematis dan upaya mengembangkan konflik antarpejabat Indonesia, bahkan terkesan menyudutkan Menkes Siti Fadilah Supari.

Analisis konteks strategis menunjukkan fokus persoalan digeser walaupun ini bukan kekeliruan sepenuhnya AS dan para pembelanya. Sejak awal kontroversi Namru berada dalam framing (area pembahasan, konteks, dan struktur) yang sekalipun mengandung kebenaran, tidak sepenuhnya tepat.

Wacana yang diangkat adalah Namru tidak membawa manfaat apa-apa bagi tujuan pembangunan kesehatan Indonesia, terutama pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Namru juga dituding menjalankan operasi intelijen. Apalagi, kegiatannya cenderung tertutup, termasuk bagi pejabat Dephan dan Depkes RI.

Namru juga dipersoalkan karena tenaga penelitinya memiliki kekebalan diplomatik sehingga bisa memasuki areal mana pun di Indonesia tanpa hambatan. Namru pun tidak menerima draf MoU baru dari Indonesia, dan tetap beroperasi meski sejak era reformasi direkomendasikan Pemerintah RI untuk dihentikan.

Belakangan muncul ide membentuk pansus Namru. Namun, sebagian latar belakang pengusul adalah tudingan kemungkinan persaingan bisnis antara Depkes dan Namru. Menkes pun dituduh mengalihkan persoalan rendahnya kinerja pembangunan sektor kesehatan dengan mengangkat isu Namru.

Terlepas dari motifnya, ini dapat dimanfaatkan untuk memecah belah antarpejabat RI. Dari semua framing tersebut, tudingan Namru menjalankan operasi intelijen yang paling ramai disorot. Barangkali, karena sinyalemen itu disampaikan oleh aktivis Muslim yang memiliki rekam jejak dalam advokasi hukum dan umat Islam serta tidak dibantah oleh Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Siregar.

Pembingkaian Namru sebagai intelijen bahkan memunculkan polemik bahwa seorang pejabat di sekitar presiden adalah agen intelijen AS. Namun, sekalipun substansinya mungkin benar, bagaimana pun menggugat Namru karena menjalankan operasi intelijen adalah suatu kekeliruan.

AS menjadi terlalu mudah membantahnya. AS menolaknya dengan menyatakan riset mereka diketahui Pemerintah RI dan disampaikan kepada WHO. Bahkan, AS merespons permintaan Menhan RI agar dokter TNI AL ikut dalam Namru.

Pertanyaannya, jika Namru beroperasi terbuka dan mengikutsertakan personel TNI AL, apakah itu berarti Namru boleh berada di sini? Begitu pula jika Namru membagi hasil risetnya kepada Depkes RI.

Menyorot Namru karena penelitinya yang berpaspor diplomatik bisa melakukan apa pun di luar misi diplomatik bukanlah strategi terbaik. Tudingan tersebut dan upaya mengaitkannya dengan agen-agen AS memang bisa membangun kesadaran politik dan ketahanan sebagai bangsa.

Namun, itu juga menggeser kita dan perhatian publik dari penyebab utama. Namru harus dideterminasi berikut segala perakadan dengannya. Di atas semuanya, Namru is permanent military base. Namru adalah aset Angkatan Laut AS yang terletak di tengah kota sipil.

Persoalan Namru melampaui problematika kapal induk AS yang sering hilir mudik di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), insiden F-18 Hornets beberapa tahun lalu, atau persoalan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan (DCA) dengan Singapura serta Australia yang bisa mengundang pihak ketiga, seperti AS dan Israel. Sebagaimana bisa ditelusuri pada situs resmi mereka, Namru berada di bawah lembaga Naval Medical Research Center (NAMRC) dan Global Emerging Infections Surveillance and Response System (GEIS).

Semuanya di bawah kendali Departemen Pertahanan AS. Namun, Namru tetap berkoordinasi dengan Depkes AS. Tujuan, visi, dan misinya juga jelas. AS tidak pernah menutup-nutupinya.

AS hanya tidak mengatakan semuanya tentang Namru ketika Dubes Cameron Hume dan komandan Namru Trevor Jones mengadakan konferensi pers 24 April silam. Namru 2 untuk memperkuat persiapan, surveillance, dan sistem tanggap terhadap penyakit menular bagi personel militer AS dan keluarganya di kawasan tropis Asia Pasifik.

Namru juga untuk meningkatkan kesiapan medis mereka, sekaligus menurunkan risiko bagi ketahanan nasional AS. Namru berguna mencegah penyakit menular bagi tentara AS yang berada di kawasan tropis Asia Pasifik.

Bahkan, dalam situs Dephan AS (DoD GEIS) ditegaskan pula bahwa Namru-2 also participates in a number of US military exercises such as Cobra Gold, Tandem Thrust and CARAT Cruise (Namru 2 juga berpartisipasi dalam sejumlah latihan militer AS, seperti Cobra Gold, Tandem Thrust dan CARAT Cruise). Ironisnya, dalam beberapa latihan tersebut, personel TNI tidak dilibatkan.

Maka, tidak perlu operasi kontraintelijen atau memasang personel TNI untuk memahami Namru. Sejak awal berdiri dan hingga kini Namru 99,9 persen untuk kepentingan kehadiran dan hegemoni militer AS di Asia Pasifik.

Signifikansi Namru adalah karena AS mengharuskan dirinya memasuki dan menguasai negeri dan tanah air bangsa-bangsa lain. AS menjalankan imperialisme dan kolonialisme yang ditopang oleh kekuatan politik, ekonomi, militer, dan semua aspek kehidupan lainnya. Ini untuk menjaga sistem dan pilar-pilar kapitalismenya, termasuk pengurasan sumber daya alam di kawasan Asia Pasifik.

Dalam konteks ini, Namru laksana trojan. Namru adalah kuda troya untuk menembus benteng. Namun, itu juga berarti seperti virus komputer yang bila berada dalam sistem komputer, walaupun tidak bekerja, kehadirannya adalah sinyal masalah besar.

Oleh karena itu, selama AS merasa tentaranya harus menguasai kawasan Asia Pasifik, selama itu pula laboratorium militer seperti Namru akan dipertahankan. Pada satu sisi, itu penting untuk memperkuat sistem pertahanan personelnya dari beragam penyakit menular dan pada sisi lain itu bisa menjadi strategi deterrence (menakut-nakuti lawan) karena potensi penyebaran serangan biologis dan kimiawi ke tengah-tengah penduduk Jakarta dan sekitarnya dalam waktu singkat.

Menyimak konteks strategis tersebut, jelas persoalan Namru perlu diselesaikan dengan strategi khusus yang melibatkan kesatuan sikap pemerintah dan seluruh komponen bangsa. Semua pihak perlu meyakinkan AS bahwa imperialisme mereka harus diakhiri untuk mencegah AS hancur secara politik, ekonomi, dan fisik. Paling tidak, ada empat persoalan besar imperialisme militer AS.

Pertama, kegagalan misi militer AS dan sekutunya di Irak, Afghanistan, Somalia dan lain-lain. Kedua, defisit ganda dari APBN dan neraca transaksi berjalan AS yang meremukkan kemampuan mereka mencegah resesi ekonomi.

Ketiga, AS gagal memenangkan peperangan di hati dan pikiran umat Islam, seperti disebut dalam laporan Defense Science Board (Reuters, 25 November 2004). Lembaga itu adalah kelompok staf ahli Dephan AS.

Keempat, ancaman runtuhnya kepercayaan publik AS terhadap para perwira militer yang terjun ke dalam aktivitas politik (American Forces Press Service, 28 April 2008 dalam situs Dephan AS). Namun, jika AS bersikeras maka strategi membuka aliansi strategis dengan kekuatan lain patut dipertimbangkan.

Apalagi, negara seperti RRC telah sangat dirugikan karena seakan-akan menjadi pusat penyebaran wabah semacam SARS (severe acute respiratory syndrome) dan flu burung. Lebih dari itu, inilah ujian sesungguhnya bagi pemerintah dan bangsa Indonesia bahwa kita memang telah bangkit sebagai bangsa yang sederajat dengan bangsa-bangsa lain dan hanya takut kepada Allah SWT.

Tulisan Fahmi AP Pane (Staf Ahli Fraksi PPP DPR RI) disitasi dari Republika

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: