Archive for May, 2008|Monthly archive page

HARI TANPA TEMBAKAU SEDUNIA 2008

Setiap tanggal 31 Mei diperingati sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Untuk tahun ini, temanya adalah Tobacco-Free Youth. Secara global, sebagian besar orang mulai merokok sebelum usia 18 tahun, sekitar seperempatnya mulai sebelum usia 10 tahun. Selanjutnya, sebagian besar mereka akan menjadi pemakai tembakau yang reguler, dan hanya sedikit yang berhasil keluar dari kebiasaan tersebut.

Tembakau dalam bentuk produk apapun berbahaya. Entah itu rokok, rokok pipa, kretek, rokok beraroma cengkeh, rokok tanpa asap, cerutu, semuanya berbahaya. Bahaya tembakau atau rokok sudah tak terbantahkan lagi. Dalam kepulan asap rokok terkandung sekitar 4000 racun kimia berbahaya, dan 43 diantaranya bersifat karsinogenik yaitu merangsang tumbuhnya kanker. Selain itu, asap rokok meningkatkan risiko wanita hamil melahirkan bayi berat badan lahir rendah, kematian bayi dalam kandungan, dan adanya komplikasi pada saat melahirkan. Pada anak-anak, paparan asap rokok meningkatkan kecenderungan terjadinya gangguan saluran napas dan menurunkan fungsi paru (bernafas). Rokok juga merupakan pintu masuk pergaulan bebas dan narkotika.

Ada hubungan yang sangat kuat antara iklan rokok dengan kebiasaan merokok anak muda. Secara sistematis, industri rokok mengajak jutaan anak untuk sejak dini mulai gemar merokok. Iklan-iklan rokok di mana-mana, seolah tidak ada lagi ruang kosong yang ramah anak dan bebas dari dominasi iklan rokok. Mulai dari billboard, spanduk, umbul-umbul, iklan di media cetak ataupun elektronik, kaset atau film sampai ke seminar-seminar pendidikan pun tak luput dari promosi rokok. Materi iklan rokok pun menunjukkan segmentasi pasar yang dibidik. Bahwa merokok adalah baik. Merokok identik dengan nikmat, berani, macho, trendi, kebersamaan, santai, optimistis, penuh petualangan, kreatif, dan segudang istilah lain lagi yang membanggakan. Tampaknya, seluruh kegiatan pemasaran industri rokok merupakan rangkaian sistematis yang bertujuan menjerat remaja menjadi perokok pemula.

Keadaan semakin mengkhawatirkan dengan meningkatnya jumlah perokok anak 5 – 10 tahun. Pada periode 1995 – 2001 jumlah perokok kelompok umur ini berkisar 0,4 – 0,6%, namun pada periode tiga tahun berikutnya, 2001 – 2004, meningkat drastis hampir 4 kali lipat yaitu 1,8%. Pada 2007, jumlah keluarga miskin (gakin) di Indonesia,sebesar 19 juta jiwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 2/3 laki-laki gakin merokok, sehingga 12 juta kepala keluarga gakin adalah perokok Belanja rokok orang miskin 23 triliun/tahun, sementara APBN untuk DEPKES hanya 17 triliun. Sedangkan belanja makanan pokok anjlog dari 28% menjadi 19%. Jangan heran, mengapa banyak ditemukan busung lapar di tengah keluarga miskin, karena alokasi makanan pokok dialihkan untuk membeli rokok. Rokok, bagi keluarga miskin justru memiskinkan orang miskin.

Saat ini, Indonesia sebagai satu-satunya Negara di Asia Tenggara bahkan Asia Pasifik yang belum menandatangai FCTC, padahal sejak awal (selama kurun waktu 2000-2003) Indonesia termasuk negara yang membidani dan menjadi kontributor yang aktif bagi lahirnya dokumen tersebut. Dalam pertemuan-pertemuan Intergovermental Negotiating Body (INB) delegasi Indonesia selalu hadir dengan timnya yang kuat dalam 6 kali pertemuan INB tersebut; namun pada detik terakhir, delegasi Indonesia tidak jadi diberangkatkan untuk menandatangi dokumen tersebut. Alasan yang dikemukakan oleh pemerintah pada waktu itu adalah alasan klasik seperti: tingginya tingkat konsumsi rokok kita, Indonesia termasuk dari lima Negara produsen tembakau terbesar di dunia, cukai dari rokok mencapai 50 trilyun rupiah, dan Indonesia memiliki 2000 perusahaan indsutri rokok dengan jumlah pekerjanya mencapai ratusan ribu orang. Sehingga perdebatannya justru didikotomikan antara para petani tembakau dan kesehatan masyarakat. Padahal secara faktual, para petani dan buruh pabrik rokok juga adalah korban dari penghisapan keuntungan industri rokok kita dan internasional. Social cost yang diderita anak-anak, remaja, pemuda, kaum perempuan dan warga miskin sangat besar. Belum lagi maraknya kasus narkoba saat ini justru pintu masuknya dari kebiasaan merokok yang akut karena cirri dan modus operandinya adalah sama yaitu adiksi.

FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) atau Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Masalah Tembakau adalah suatu perjanjian internasional yang diadopsi oleh 192 negara anggota World Health Assembly (WHA), badan tertinggi PBB yang mengatur Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Setelah 40 negara mensahkan FCTC melalui proses domestik mereka, dan sampai saat ini 168 negara telah meratifikasi FCTC. Maka, FCTC akan berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum internasional. FCTC, adalah perjanjian kesehatan global dan perjanjian pertanggung-jawaban industri tembakau pertama yang akan menyelamatkan berjuta-juta jiwa dan merubah cara industri tembakau beroperasi secara serentak. FCTC, selain mengatur soal larangan merokok di tempat umum, setiap Pemerintah bahkan “dibimbing” untuk menanggulangi dampak tembakau secara elegan, dan komprehensif. Misalnya, menaikan cukai rokok, larangan iklan di media massa dan promosi dan larangan penyeludpan (smuggling). Selain melindungi masyarakat dari kerusakan kesehatan, sosial, dan lingkungan, FCTC juga bertujuan melindungi masyarakat dari konsekuensi ekonomi akibat konsumsi tembakau serta paparan terhadap asap tembakau.

Source:1, 2, dan 3.

Advertisements

MEKANISME BARU PENGIRIMAN SAMPEL VIRUS DIDUKUNG NEGARA NONBLOK

Sebanyak 112 negara anggota gerakan non blok (GNB) mendukung usulan Indonesia untuk mengubah mekanisme baru pengiriman sampel virus dan paket pembagian manfaat yang diperoleh dari penggunaan contoh virus tersebut. Hal ini disebabkan mekanisme yang selama ini berjalan dinilai merugikan negara-negara anggota GNB yang sebagian besar merupakan negara berkembang.

Hal tersebut disampaikan Menkes RI setelah menghadiri Sidang World Health Assembly ke-61 yang diselenggarakan di Jenewa pada 19-24 Mei 2008. Perjuangan Indonesia untuk menegakkan keadilan, ketransparanan, dan kesetaraan dalam virus sharing dan benefit sharing bagi negara-negara sedang berkembang saat ini telah menjadi isu dunia di WHA. Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan ketidaksetujuan atas pandangan salah satu negara maju bahwa Sistem Jaringan Kerja Surveilans Influenza Global (GISN) yang sudah eksis selama 60 tahun telah berhasil dan terus dipertahankan. GISN tadinya telah menjadi simbol kehebatan suatu sistem dunia, ternyata malah menciptakan ketidakadilan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang, kata Siti Fadilah.

GISN dinilai justru telah gagal memenuhi kesiapan global menghadapi ancaman pandemi manakala kemampuan produksi vaksin global hanya mencukupi lima persen penduduk dunia. Sementara itu, negara-negara berkembang tidak memperoleh akses dan alih teknologi untuk membuat vaksin. Pada sidang tersebut, upaya Indonesia membangun mekanisme virus sharing dan benefits sharing yang adil, transparan dan setara juga mendapat dukungan politik yang kuat dari negara-negara anggota GNB. Pada pertemuan Menkes GNB ke-1 yang diselenggarakan pada 21 Mei lalu, para menkes GNB sepakat mendukung deklarasi yang diajukan Indonesia berjudul Responsible Virus Sharing and Benefits Sharing.

Deklarasi itu akan dibahas lebih lanjut pada Pertemuan Perwakilan Tetap GNB di Jenewa pada 30 Juni 2008 mendatang sebagai posisi dan sikap bersama negara-negara anggota GNB menghadapi Pertemuan Lanjutan Antar Negara mengenai Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza pada November nanti. Para menkes GNB juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam penanggulangan penyakit di negara-negara berkembang dan mengantisipasi perpindahan tenaga-tenaga medis ke negara-negara maju.

Selama ini belum pernah ada gerakan non blok dalam WHA. Jadi, baru sekali ini sebanyak 112 negara anggota GNB dari 193 negara menyatakan dukungannya terhadap pembentukan mekanisme baru virus sharing dan benefits sharing. Gerakan Non Blok yang digagas oleh mantan Presiden RI pertama Soekarno itu diharapkan mampu meningkatkan posisi tawar negara-negara berkembang di hadapan negara-negara maju.

Source.

95 PERSEN BAHAN BAKU OBAT MASIH IMPOR

Indonesia memiliki sedikitnya 7.000 jenis tanaman berkhasiat obat. Namun, hingga detik ini 95 persen bahan baku untuk obat sintetis di Indonesia didatangkan dari luar negeri atau impor.
Kondisi inilah yang menyebabkan harga obat di Indonesia mahal bahkan dilaporkan paling mahal dibandingkan negara ASEAN lainnya.

Akibat kondisi tersebut banyak masyarakat kalangan menengah ke bawah mengeluh. Pemerintah sendiri pada tahun 1980-an pernah memberi insentif besar kepada industri farmasi yang mau melakukan usaha pengadaan bahan baku sendiri. Namun, program tersebut ternyata tidak berhasil. Pasalnya, panjangnya proses sintetis yang harus dilakukan untuk mendapatkan suatu bahan baku obat cukup rumit.

Akibat mahalnya harga obat di Indonesia tersebut banyak masyarakat yang mencari obat alternatif yang berbahan baku alam. Kondisi tersebut juga ditunjang dengan dinamika perkembangan obat bahan alam yang terus menggembibarakan. Saat ini telah banyak uji khasiat bahan tanaman obat yang dilakukan para peneliti di Indonesia. Namun, pada umumnya penelitian itu masih sebatas uji praklinik baik secara in vivo pada hewan uji maupun secara in vitro untuk melihat mekanisme efek. Penelitian uji klinis masih sangat jarang dilakukan di Indonesia. Bahkan, sampai saat ini tidak lebih dari 10 produk fitofarmaka yang terdaftar di Badan POM.

Dari sekian fitofarmaka yang terdaftar tersebut baru lima fitofarmaka yang beredar. Karenanya, jika belum ada data klinisnya maka sulit kiranya bagi para dokter untuk menggunakan obat bahan alam dan tidak mudah menjadikan obat tersebut sebagai alternatif pengobatan.

Salah satu cara yang bisa digunakan oleh para peneliti Indonesia adalah dengan mengadopsi data klinis tanaman obat Indonesia yang tercantum di buku standar resmi negara maju seperti European Scientific Cooperation on Phytotheraphy (ESCOP). Contohnya, tanaman kumis kucing yang telah digunakan masyarakat Eropa sebagai bahan baku obat. Tanaman tersebut ternyata ada dalam data mongrafi yang lengkap dengan daftar pustaka asli tentang penelitian klinik akan tumbuhan tersebut.

Sudah saatnya Indonesia memiliki farmakope herbal yang akan dapat dijadikan acuan kalangan medis. Yaitu, suatu farmakope yang memang disusun berdasarkan data ilmiah yang daoat dipertanggungjawabkan. Jika hal itu terwujud maka peran obat bahan alam diharapkan mampu setara dengan obat sintetis.

Source