MENKES DUKUNG FATWA MUI TENTANG ROKOK

Meski fatwa haram merokok mendapat kecaman, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari mendukung rencana Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuat fatwa itu. Sebab, selama ini rokok lebih banyak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan.

Menkes menambahkan, selama ini rokok bisa mengganggu kesehatan tubuh manusia. Bahkan, dalam semua bungkus rokok tercantum peringatan tentang bahaya merokok. Antara lain merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Jadi jelas, merokok sangat merugikan kesehatan.

Terkait dampat akibat fatwa haram rokok yang bisa merugikan petani tembakau dan cengkeh, Fadilah mengatakan hal tersebut bukan kewenangannya. Dia hanya menegaskan rokok sangat merugikan kesehatan.

IDI JUGA DUKUNG FATWA MUI
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Fahmi Idris, menyatakan dukungannya terhadap usulan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang fatwa diharamkannya rokok.

Fahmi mengaku, sudah sejak lama IDI melakukan upaya-upaya untuk kampanye anti rokok ini. Termasuk usulannya kepada MUI terkait fatwa itu. Langkah-langkah kongkrit yang dilakukan, sambung Fahmi, antara lain menginisiasi Komisi Nasional (komnas) anti rokok.

Source

NAMRU, TROJAN IMPERIALISME

Kontroversi Namru-2 (United States’ Naval Medical Research Unit 2) tampaknya tidak terselesaikan dalam bingkai kepentingan terbaik bangsa Indonesia. Perkembangan mutakhir menunjukkan adanya pergeseran fokus persoalan secara sistematis dan upaya mengembangkan konflik antarpejabat Indonesia, bahkan terkesan menyudutkan Menkes Siti Fadilah Supari.

Analisis konteks strategis menunjukkan fokus persoalan digeser walaupun ini bukan kekeliruan sepenuhnya AS dan para pembelanya. Sejak awal kontroversi Namru berada dalam framing (area pembahasan, konteks, dan struktur) yang sekalipun mengandung kebenaran, tidak sepenuhnya tepat.

Wacana yang diangkat adalah Namru tidak membawa manfaat apa-apa bagi tujuan pembangunan kesehatan Indonesia, terutama pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Namru juga dituding menjalankan operasi intelijen. Apalagi, kegiatannya cenderung tertutup, termasuk bagi pejabat Dephan dan Depkes RI.

Namru juga dipersoalkan karena tenaga penelitinya memiliki kekebalan diplomatik sehingga bisa memasuki areal mana pun di Indonesia tanpa hambatan. Namru pun tidak menerima draf MoU baru dari Indonesia, dan tetap beroperasi meski sejak era reformasi direkomendasikan Pemerintah RI untuk dihentikan.

Belakangan muncul ide membentuk pansus Namru. Namun, sebagian latar belakang pengusul adalah tudingan kemungkinan persaingan bisnis antara Depkes dan Namru. Menkes pun dituduh mengalihkan persoalan rendahnya kinerja pembangunan sektor kesehatan dengan mengangkat isu Namru.

Terlepas dari motifnya, ini dapat dimanfaatkan untuk memecah belah antarpejabat RI. Dari semua framing tersebut, tudingan Namru menjalankan operasi intelijen yang paling ramai disorot. Barangkali, karena sinyalemen itu disampaikan oleh aktivis Muslim yang memiliki rekam jejak dalam advokasi hukum dan umat Islam serta tidak dibantah oleh Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Siregar.

Pembingkaian Namru sebagai intelijen bahkan memunculkan polemik bahwa seorang pejabat di sekitar presiden adalah agen intelijen AS. Namun, sekalipun substansinya mungkin benar, bagaimana pun menggugat Namru karena menjalankan operasi intelijen adalah suatu kekeliruan.

AS menjadi terlalu mudah membantahnya. AS menolaknya dengan menyatakan riset mereka diketahui Pemerintah RI dan disampaikan kepada WHO. Bahkan, AS merespons permintaan Menhan RI agar dokter TNI AL ikut dalam Namru.

Pertanyaannya, jika Namru beroperasi terbuka dan mengikutsertakan personel TNI AL, apakah itu berarti Namru boleh berada di sini? Begitu pula jika Namru membagi hasil risetnya kepada Depkes RI.

Menyorot Namru karena penelitinya yang berpaspor diplomatik bisa melakukan apa pun di luar misi diplomatik bukanlah strategi terbaik. Tudingan tersebut dan upaya mengaitkannya dengan agen-agen AS memang bisa membangun kesadaran politik dan ketahanan sebagai bangsa.

Namun, itu juga menggeser kita dan perhatian publik dari penyebab utama. Namru harus dideterminasi berikut segala perakadan dengannya. Di atas semuanya, Namru is permanent military base. Namru adalah aset Angkatan Laut AS yang terletak di tengah kota sipil.

Persoalan Namru melampaui problematika kapal induk AS yang sering hilir mudik di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), insiden F-18 Hornets beberapa tahun lalu, atau persoalan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan (DCA) dengan Singapura serta Australia yang bisa mengundang pihak ketiga, seperti AS dan Israel. Sebagaimana bisa ditelusuri pada situs resmi mereka, Namru berada di bawah lembaga Naval Medical Research Center (NAMRC) dan Global Emerging Infections Surveillance and Response System (GEIS).

Semuanya di bawah kendali Departemen Pertahanan AS. Namun, Namru tetap berkoordinasi dengan Depkes AS. Tujuan, visi, dan misinya juga jelas. AS tidak pernah menutup-nutupinya.

AS hanya tidak mengatakan semuanya tentang Namru ketika Dubes Cameron Hume dan komandan Namru Trevor Jones mengadakan konferensi pers 24 April silam. Namru 2 untuk memperkuat persiapan, surveillance, dan sistem tanggap terhadap penyakit menular bagi personel militer AS dan keluarganya di kawasan tropis Asia Pasifik.

Namru juga untuk meningkatkan kesiapan medis mereka, sekaligus menurunkan risiko bagi ketahanan nasional AS. Namru berguna mencegah penyakit menular bagi tentara AS yang berada di kawasan tropis Asia Pasifik.

Bahkan, dalam situs Dephan AS (DoD GEIS) ditegaskan pula bahwa Namru-2 also participates in a number of US military exercises such as Cobra Gold, Tandem Thrust and CARAT Cruise (Namru 2 juga berpartisipasi dalam sejumlah latihan militer AS, seperti Cobra Gold, Tandem Thrust dan CARAT Cruise). Ironisnya, dalam beberapa latihan tersebut, personel TNI tidak dilibatkan.

Maka, tidak perlu operasi kontraintelijen atau memasang personel TNI untuk memahami Namru. Sejak awal berdiri dan hingga kini Namru 99,9 persen untuk kepentingan kehadiran dan hegemoni militer AS di Asia Pasifik.

Signifikansi Namru adalah karena AS mengharuskan dirinya memasuki dan menguasai negeri dan tanah air bangsa-bangsa lain. AS menjalankan imperialisme dan kolonialisme yang ditopang oleh kekuatan politik, ekonomi, militer, dan semua aspek kehidupan lainnya. Ini untuk menjaga sistem dan pilar-pilar kapitalismenya, termasuk pengurasan sumber daya alam di kawasan Asia Pasifik.

Dalam konteks ini, Namru laksana trojan. Namru adalah kuda troya untuk menembus benteng. Namun, itu juga berarti seperti virus komputer yang bila berada dalam sistem komputer, walaupun tidak bekerja, kehadirannya adalah sinyal masalah besar.

Oleh karena itu, selama AS merasa tentaranya harus menguasai kawasan Asia Pasifik, selama itu pula laboratorium militer seperti Namru akan dipertahankan. Pada satu sisi, itu penting untuk memperkuat sistem pertahanan personelnya dari beragam penyakit menular dan pada sisi lain itu bisa menjadi strategi deterrence (menakut-nakuti lawan) karena potensi penyebaran serangan biologis dan kimiawi ke tengah-tengah penduduk Jakarta dan sekitarnya dalam waktu singkat.

Menyimak konteks strategis tersebut, jelas persoalan Namru perlu diselesaikan dengan strategi khusus yang melibatkan kesatuan sikap pemerintah dan seluruh komponen bangsa. Semua pihak perlu meyakinkan AS bahwa imperialisme mereka harus diakhiri untuk mencegah AS hancur secara politik, ekonomi, dan fisik. Paling tidak, ada empat persoalan besar imperialisme militer AS.

Pertama, kegagalan misi militer AS dan sekutunya di Irak, Afghanistan, Somalia dan lain-lain. Kedua, defisit ganda dari APBN dan neraca transaksi berjalan AS yang meremukkan kemampuan mereka mencegah resesi ekonomi.

Ketiga, AS gagal memenangkan peperangan di hati dan pikiran umat Islam, seperti disebut dalam laporan Defense Science Board (Reuters, 25 November 2004). Lembaga itu adalah kelompok staf ahli Dephan AS.

Keempat, ancaman runtuhnya kepercayaan publik AS terhadap para perwira militer yang terjun ke dalam aktivitas politik (American Forces Press Service, 28 April 2008 dalam situs Dephan AS). Namun, jika AS bersikeras maka strategi membuka aliansi strategis dengan kekuatan lain patut dipertimbangkan.

Apalagi, negara seperti RRC telah sangat dirugikan karena seakan-akan menjadi pusat penyebaran wabah semacam SARS (severe acute respiratory syndrome) dan flu burung. Lebih dari itu, inilah ujian sesungguhnya bagi pemerintah dan bangsa Indonesia bahwa kita memang telah bangkit sebagai bangsa yang sederajat dengan bangsa-bangsa lain dan hanya takut kepada Allah SWT.

Tulisan Fahmi AP Pane (Staf Ahli Fraksi PPP DPR RI) disitasi dari Republika

MEM-FREEPORT-KAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Judul di atas mungkin terdengar aneh dan tidak nyambung. Namun, mari kita cermati tulisan ini sehingga dapat kita pahami bahwa saat ini yang diisap dan dieksploitasi dari bangsa ini bukan hanya kekayaan alamnya, tetapi juga penderitaan masyarakatnya.

Dalam pernyataannya yang dimuat Republika 9 Juni lalu, Pembantu Rektor I Universitas Diponegoro mengungkapkan bahwa secanggih apa pun laboratorium yang dimiliki Malaysia dan negara-negara maju lainnya, ada laboratorium yang mereka tidak bisa buat, yakni laboratorium pasien. Hal itulah yang membuat mereka sangat ingin belajar di perguruan tinggi di Indonesia, termasuk Undip.

Pernyataan ini mengingatkan pada sekitar delapan tahun lalu ketika saya mulai menjalani program profesi pendidikan dokter (koasistensi) di FK UGM. Saat itu setiap tahun, sekitar Juni–Agustus, berdatangan mahasiswa-mahasiswa kedokteran dari Eropa/Amerika untuk melakukan semacam studi eksekursi, mengisi waktu liburan musim panas mereka.

Ketika saya tanya, mengapa Indonesia? Mereka menjawab bahwa Indonesia sangat kaya dengan penyakit-penyakit infeksi dengan kasus beragam dan banyak yang hanya dapat dijumpai di negara tropis. Terus terang saja, saat itu pernyataan ini lebih terasa menyakitkan daripada menyanjung.

Saya kemudian sungguh terkejut bagaimana Pak Pembantu Rektor (PR) I Undip dapat mengemas pernyataan ini menjadi terdengar seperti sanjungan. Masyarakat Indonesia dewasa ini sangat direpotkan dengan luar biasa mahalnya biaya pendidikan yang dibebankan pada peserta didik, terutama pendidikan dokter yang isunya paling mahal.

Demikian pula dengan para pengelola perguruan tinggi kedokteran di Indonesia harus memutar otak menguras ide demi menghidupi jalannya perguruan tinggi mereka. Mulai dari berjualan kelontong hingga membuka bermacam-macam jalur pendaftaran mahasiswa, yang mereka istilahkan dengan subsidi silang. Ini semua, mafhum kita pahami, akibat ketidakpedulian pemerintah pada sektor pendidikan, terutama pendidikan tinggi.

Salah satu di antara program inovasi yang dijalankan pengelola perguruan tinggi kedokteran adalah dibukanya program internasional. Bukan hanya peserta didiknya mahasiswa asing, bahasa Inggris sebagai pengantar kuliah, serta pendidikan berstandar internasional (yang tentunya masih penuh perdebatan dan tanda tanya, seperti apa pendidikan berstandar internasional itu?), tetapi juga yang sangat penting mata uang untuk pembayaran seluruh biayanya pun dinyatakan dengan dolar AS.

Apa yang dapat dijual? Setidaknya ada tiga faktor. Pertama, keragaman dan banyaknya penyakit infeksi tropis dan penyakit-penyakit lain yang hanya dapat dijumpai di Indonesia dengan kasus yang banyak. Kedua, relatif rendahnya biaya hidup dan biaya pendidikan. Ketiga, keamanan yang relatif terjaga dibanding harus pergi ke Afrika, misalnya.

Faktor pertama di atas adalah sebuah fakta yang menyatu dengan identitas Indonesia sebagai sebuah negara tropis. Dalam makna yang luas dan sedikit karikatural, dapatlah disebut sebuah kekayaan. Seperti halnya ketika puluhan tahun yang lalu hingga saat ini, petinggi-petinggi Indonesia menjual berbagai kekayaan mineral alam negerinya kepada pihak asing. Jika kekayaan mineral itu dapat dibanggakan sebagai karunia Allah SWT, dapatkah kita membanggakan keragaman dan kekayaan kasus-kasus infeksi tropis itu sebagai karunia Allah SWT?

Banyak yang dapat diambil contoh. Program penanggulangan TBC dimulai oleh WHO di Indonesia sejak pertengahan 1970-an dan sampai kini tidak pernah dinyatakan bebas TBC malah kasusnya makin banyak dan sulit ditangani. Dari tahun ke tahun setiap musim hujan, demam berdarah selalu menjadi KLB.

Kawasan Indonesia Timur tidak pernah dapat melepaskan predikatnya sebagai kawasan endemik malaria. Puluhan tahun Indonesia menyandang predikat tertinggi angka kematian ibu yang sebagian besarnya disumbang oleh masalah infeksi.

Tahun-tahun belakangan ini kasus-kasus itu diperkaya lagi dengan kasus-kasus flu burung, chikungunya, leptospirosis, dan lain-lain. TBC, malaria, demam berdarah, flu burung, leptospirosis, chikungunya, infeksi puerpueral, inilah kekayaan kasus yang mengundang mahasiswa-mahasiswa asing datang ke Indonesia.

Kasus-kasus itu mungkin saja dapat mereka jumpai di negara mereka yang tropis (seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand). Namun, dengan jumlah yang jauh lebih kecil dan variabilitas kasus yang jauh lebih rendah.

Menyakitkannya lagi, pusat-pusat pelayanan kesehatan dan penelitian tercanggih untuk menangani kasus-kasus itu tidak terdapat di Indonesia, tapi di negara-negara yang pernah mempelajari dan melihat kasus-kasus itu di Indonesia. Harvard Medical School memiliki fasilitas pelayanan dan penelitian TBC tercanggih di dunia dan hanya satu yang tidak mereka miliki, kasus/pasien TBC.

Thailand saat ini menjadi center of excellence di kawasan Asia Tenggara untuk pelayanan dan penelitian infeksi-infeksi tropis. Pusat-pusat pelayanan dan penelitian Malaria tercanggih justru berada di Inggris dan Amerika. Di Indonesia?

Kembali kepada pernyataan Pak PR I Undip, mungkinkah ada negara di dunia ini yang mau menghabiskan dananya untuk membuat laboratorium pasien yang penuh berisi pasien-pasien infeksi tropis dengan kasus-kasus yang variatif? Ataukah mereka cukup mencari negara yang tidak kunjung menyelesaikan masalah kesehatannya sehingga di dalam negara itu dapat dijumpai macam-macam pasien infeksi tropis dengan variasi kasus yang luar biasa?

Bukankah cerita ini mengingatkan kita pada Freeport, di mana kekayaan alam kita yang luar biasa banyak dan berharganya diisap habis? Hanya secuil manfaat yang didapat Indonesia dan berlimpah manfaat yang didapat pihak asing.

Sungguh prihatin ketika masyarakat yang menderita, pasien-pasien yang menderita, berharap banyak pada orang pandai negeri ini mereka justru dijadikan alat. Wahai pemerintah, di manakah engkau?

Tulisan Dr. Teguh Haryo Sasongko, Ph. D disitasi dari Republika

SEMAKIN BANYAK MAHASISWA ASING DI FK NEGERI

Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menyesalkan semakin banyaknya mahasiswa asing yang kuliah di fakultas kedokteran di beberapa universitas negeri di Indonesia. Sementara itu, probabilitas siswa SMA di Indonesia untuk masuk fakultas kedokteran hanya 4 persen.

”Bayangkan, probabilitas siswa asal Malaysia yang masuk fakultas kedokteran di Indonesia mencapai 30 persen. Waktu di Rumah Sakit Sanglah, Bali, saya kaget, kok banyak mahasiswa berwajah India, ternyata mereka berasal dari Malaysia,” kata Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dalam rapat kerja dengan Panitia Ad Hoc III dan IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Rabu (18/6) siang.

Menurut Menkes, di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar saja ada sekitar 300 mahasiswa asing. Demikian pula di Universitas Padjadjaran Bandung, Universitas Negeri Sebelas Maret Solo, dan perguruan tinggi negeri lainnya.

”Alasan perguruan tinggi negeri menerima mahasiswa asing hanya karena ingin dibilang world class. Yang saya sedihkan, mahasiswa asing ini praktik di rumah sakit pendidikan yang dananya dibiayai oleh pemerintah,” tutur Menkes.

Menurut Menkes, Indonesia masih sangat kekurangan tenaga dokter. ”Jika mahasiswa asing itu nantinya lulus, mereka bisa langsung menjadi dokter di Indonesia tanpa adaptasi, sedangkan dokter-dokter kita bisa jadi kuli. Ini sangat ironis,” tutur Menkes.

Menjawab pertanyaan anggota DPD tentang rumah sakit pemerintah yang tidak menyetor ke kas daerah, menurut Menkes, rumah sakit pemerintah itu secara konstitusional wajib melayani rakyat. Rumah sakit pemerintah boleh mendapatkan untung, tetapi tidak boleh mencari keuntungan sebagai tujuan utama rumah sakit.

”Saya dulu kaget saat semua rumah sakit akan dijadikan perseroan terbatas. Ini berarti nantinya rumah sakit akan komersial dan rakyat tidak dapat berobat murah. Makanya saya berjuang dan rumah sakit kini berstatus Badan Layanan Umum atau BLU yang disubsidi oleh pemerintah,” ujarnya. Konsekuensi BLU, rumah sakit tidak menyetor ke kas daerah, tetapi bupatilah yang harus melayani rakyatnya, bukan mencari uang dari rakyatnya yang sakit.

Source:1 dan 2.

HARI TANPA TEMBAKAU SEDUNIA 2008

Setiap tanggal 31 Mei diperingati sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Untuk tahun ini, temanya adalah Tobacco-Free Youth. Secara global, sebagian besar orang mulai merokok sebelum usia 18 tahun, sekitar seperempatnya mulai sebelum usia 10 tahun. Selanjutnya, sebagian besar mereka akan menjadi pemakai tembakau yang reguler, dan hanya sedikit yang berhasil keluar dari kebiasaan tersebut.

Tembakau dalam bentuk produk apapun berbahaya. Entah itu rokok, rokok pipa, kretek, rokok beraroma cengkeh, rokok tanpa asap, cerutu, semuanya berbahaya. Bahaya tembakau atau rokok sudah tak terbantahkan lagi. Dalam kepulan asap rokok terkandung sekitar 4000 racun kimia berbahaya, dan 43 diantaranya bersifat karsinogenik yaitu merangsang tumbuhnya kanker. Selain itu, asap rokok meningkatkan risiko wanita hamil melahirkan bayi berat badan lahir rendah, kematian bayi dalam kandungan, dan adanya komplikasi pada saat melahirkan. Pada anak-anak, paparan asap rokok meningkatkan kecenderungan terjadinya gangguan saluran napas dan menurunkan fungsi paru (bernafas). Rokok juga merupakan pintu masuk pergaulan bebas dan narkotika.

Ada hubungan yang sangat kuat antara iklan rokok dengan kebiasaan merokok anak muda. Secara sistematis, industri rokok mengajak jutaan anak untuk sejak dini mulai gemar merokok. Iklan-iklan rokok di mana-mana, seolah tidak ada lagi ruang kosong yang ramah anak dan bebas dari dominasi iklan rokok. Mulai dari billboard, spanduk, umbul-umbul, iklan di media cetak ataupun elektronik, kaset atau film sampai ke seminar-seminar pendidikan pun tak luput dari promosi rokok. Materi iklan rokok pun menunjukkan segmentasi pasar yang dibidik. Bahwa merokok adalah baik. Merokok identik dengan nikmat, berani, macho, trendi, kebersamaan, santai, optimistis, penuh petualangan, kreatif, dan segudang istilah lain lagi yang membanggakan. Tampaknya, seluruh kegiatan pemasaran industri rokok merupakan rangkaian sistematis yang bertujuan menjerat remaja menjadi perokok pemula.

Keadaan semakin mengkhawatirkan dengan meningkatnya jumlah perokok anak 5 – 10 tahun. Pada periode 1995 – 2001 jumlah perokok kelompok umur ini berkisar 0,4 – 0,6%, namun pada periode tiga tahun berikutnya, 2001 – 2004, meningkat drastis hampir 4 kali lipat yaitu 1,8%. Pada 2007, jumlah keluarga miskin (gakin) di Indonesia,sebesar 19 juta jiwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 2/3 laki-laki gakin merokok, sehingga 12 juta kepala keluarga gakin adalah perokok Belanja rokok orang miskin 23 triliun/tahun, sementara APBN untuk DEPKES hanya 17 triliun. Sedangkan belanja makanan pokok anjlog dari 28% menjadi 19%. Jangan heran, mengapa banyak ditemukan busung lapar di tengah keluarga miskin, karena alokasi makanan pokok dialihkan untuk membeli rokok. Rokok, bagi keluarga miskin justru memiskinkan orang miskin.

Saat ini, Indonesia sebagai satu-satunya Negara di Asia Tenggara bahkan Asia Pasifik yang belum menandatangai FCTC, padahal sejak awal (selama kurun waktu 2000-2003) Indonesia termasuk negara yang membidani dan menjadi kontributor yang aktif bagi lahirnya dokumen tersebut. Dalam pertemuan-pertemuan Intergovermental Negotiating Body (INB) delegasi Indonesia selalu hadir dengan timnya yang kuat dalam 6 kali pertemuan INB tersebut; namun pada detik terakhir, delegasi Indonesia tidak jadi diberangkatkan untuk menandatangi dokumen tersebut. Alasan yang dikemukakan oleh pemerintah pada waktu itu adalah alasan klasik seperti: tingginya tingkat konsumsi rokok kita, Indonesia termasuk dari lima Negara produsen tembakau terbesar di dunia, cukai dari rokok mencapai 50 trilyun rupiah, dan Indonesia memiliki 2000 perusahaan indsutri rokok dengan jumlah pekerjanya mencapai ratusan ribu orang. Sehingga perdebatannya justru didikotomikan antara para petani tembakau dan kesehatan masyarakat. Padahal secara faktual, para petani dan buruh pabrik rokok juga adalah korban dari penghisapan keuntungan industri rokok kita dan internasional. Social cost yang diderita anak-anak, remaja, pemuda, kaum perempuan dan warga miskin sangat besar. Belum lagi maraknya kasus narkoba saat ini justru pintu masuknya dari kebiasaan merokok yang akut karena cirri dan modus operandinya adalah sama yaitu adiksi.

FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) atau Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Masalah Tembakau adalah suatu perjanjian internasional yang diadopsi oleh 192 negara anggota World Health Assembly (WHA), badan tertinggi PBB yang mengatur Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Setelah 40 negara mensahkan FCTC melalui proses domestik mereka, dan sampai saat ini 168 negara telah meratifikasi FCTC. Maka, FCTC akan berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum internasional. FCTC, adalah perjanjian kesehatan global dan perjanjian pertanggung-jawaban industri tembakau pertama yang akan menyelamatkan berjuta-juta jiwa dan merubah cara industri tembakau beroperasi secara serentak. FCTC, selain mengatur soal larangan merokok di tempat umum, setiap Pemerintah bahkan “dibimbing” untuk menanggulangi dampak tembakau secara elegan, dan komprehensif. Misalnya, menaikan cukai rokok, larangan iklan di media massa dan promosi dan larangan penyeludpan (smuggling). Selain melindungi masyarakat dari kerusakan kesehatan, sosial, dan lingkungan, FCTC juga bertujuan melindungi masyarakat dari konsekuensi ekonomi akibat konsumsi tembakau serta paparan terhadap asap tembakau.

Source:1, 2, dan 3.

MEKANISME BARU PENGIRIMAN SAMPEL VIRUS DIDUKUNG NEGARA NONBLOK

Sebanyak 112 negara anggota gerakan non blok (GNB) mendukung usulan Indonesia untuk mengubah mekanisme baru pengiriman sampel virus dan paket pembagian manfaat yang diperoleh dari penggunaan contoh virus tersebut. Hal ini disebabkan mekanisme yang selama ini berjalan dinilai merugikan negara-negara anggota GNB yang sebagian besar merupakan negara berkembang.

Hal tersebut disampaikan Menkes RI setelah menghadiri Sidang World Health Assembly ke-61 yang diselenggarakan di Jenewa pada 19-24 Mei 2008. Perjuangan Indonesia untuk menegakkan keadilan, ketransparanan, dan kesetaraan dalam virus sharing dan benefit sharing bagi negara-negara sedang berkembang saat ini telah menjadi isu dunia di WHA. Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan ketidaksetujuan atas pandangan salah satu negara maju bahwa Sistem Jaringan Kerja Surveilans Influenza Global (GISN) yang sudah eksis selama 60 tahun telah berhasil dan terus dipertahankan. GISN tadinya telah menjadi simbol kehebatan suatu sistem dunia, ternyata malah menciptakan ketidakadilan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang, kata Siti Fadilah.

GISN dinilai justru telah gagal memenuhi kesiapan global menghadapi ancaman pandemi manakala kemampuan produksi vaksin global hanya mencukupi lima persen penduduk dunia. Sementara itu, negara-negara berkembang tidak memperoleh akses dan alih teknologi untuk membuat vaksin. Pada sidang tersebut, upaya Indonesia membangun mekanisme virus sharing dan benefits sharing yang adil, transparan dan setara juga mendapat dukungan politik yang kuat dari negara-negara anggota GNB. Pada pertemuan Menkes GNB ke-1 yang diselenggarakan pada 21 Mei lalu, para menkes GNB sepakat mendukung deklarasi yang diajukan Indonesia berjudul Responsible Virus Sharing and Benefits Sharing.

Deklarasi itu akan dibahas lebih lanjut pada Pertemuan Perwakilan Tetap GNB di Jenewa pada 30 Juni 2008 mendatang sebagai posisi dan sikap bersama negara-negara anggota GNB menghadapi Pertemuan Lanjutan Antar Negara mengenai Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza pada November nanti. Para menkes GNB juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam penanggulangan penyakit di negara-negara berkembang dan mengantisipasi perpindahan tenaga-tenaga medis ke negara-negara maju.

Selama ini belum pernah ada gerakan non blok dalam WHA. Jadi, baru sekali ini sebanyak 112 negara anggota GNB dari 193 negara menyatakan dukungannya terhadap pembentukan mekanisme baru virus sharing dan benefits sharing. Gerakan Non Blok yang digagas oleh mantan Presiden RI pertama Soekarno itu diharapkan mampu meningkatkan posisi tawar negara-negara berkembang di hadapan negara-negara maju.

Source.

95 PERSEN BAHAN BAKU OBAT MASIH IMPOR

Indonesia memiliki sedikitnya 7.000 jenis tanaman berkhasiat obat. Namun, hingga detik ini 95 persen bahan baku untuk obat sintetis di Indonesia didatangkan dari luar negeri atau impor.
Kondisi inilah yang menyebabkan harga obat di Indonesia mahal bahkan dilaporkan paling mahal dibandingkan negara ASEAN lainnya.

Akibat kondisi tersebut banyak masyarakat kalangan menengah ke bawah mengeluh. Pemerintah sendiri pada tahun 1980-an pernah memberi insentif besar kepada industri farmasi yang mau melakukan usaha pengadaan bahan baku sendiri. Namun, program tersebut ternyata tidak berhasil. Pasalnya, panjangnya proses sintetis yang harus dilakukan untuk mendapatkan suatu bahan baku obat cukup rumit.

Akibat mahalnya harga obat di Indonesia tersebut banyak masyarakat yang mencari obat alternatif yang berbahan baku alam. Kondisi tersebut juga ditunjang dengan dinamika perkembangan obat bahan alam yang terus menggembibarakan. Saat ini telah banyak uji khasiat bahan tanaman obat yang dilakukan para peneliti di Indonesia. Namun, pada umumnya penelitian itu masih sebatas uji praklinik baik secara in vivo pada hewan uji maupun secara in vitro untuk melihat mekanisme efek. Penelitian uji klinis masih sangat jarang dilakukan di Indonesia. Bahkan, sampai saat ini tidak lebih dari 10 produk fitofarmaka yang terdaftar di Badan POM.

Dari sekian fitofarmaka yang terdaftar tersebut baru lima fitofarmaka yang beredar. Karenanya, jika belum ada data klinisnya maka sulit kiranya bagi para dokter untuk menggunakan obat bahan alam dan tidak mudah menjadikan obat tersebut sebagai alternatif pengobatan.

Salah satu cara yang bisa digunakan oleh para peneliti Indonesia adalah dengan mengadopsi data klinis tanaman obat Indonesia yang tercantum di buku standar resmi negara maju seperti European Scientific Cooperation on Phytotheraphy (ESCOP). Contohnya, tanaman kumis kucing yang telah digunakan masyarakat Eropa sebagai bahan baku obat. Tanaman tersebut ternyata ada dalam data mongrafi yang lengkap dengan daftar pustaka asli tentang penelitian klinik akan tumbuhan tersebut.

Sudah saatnya Indonesia memiliki farmakope herbal yang akan dapat dijadikan acuan kalangan medis. Yaitu, suatu farmakope yang memang disusun berdasarkan data ilmiah yang daoat dipertanggungjawabkan. Jika hal itu terwujud maka peran obat bahan alam diharapkan mampu setara dengan obat sintetis.

Source

MESIR MERUPAKAN ASAL PENGOBATAN

Para peneliti mempelajari dokumen berumur 3.500 tahun lalu dan mereka mengatakan telah menemukan bukti bahwa asal usul pengobatan berasal dari Mesir kuno, bukan dari Hippocrates dan Yunani.

Team peneliti dari KNH Centre for Biomedical Egyptology dari the University of Manchester menemukan bukti dalam papirus medis yang ditulis tahun 1.500 sebelum masehi, 1.000 sebelum Hippocrates dilahirkan.

Dr. Jackie Campbell mengatakan, “Sekolah klasik selalu mengajarkan bahwa Yunani kuno, khususnya Hippocrates, sebagai bapak pengobatan, tapi temuan kami menjelaskan bahwa Mesir kuno telah mempraktekkan kegiatan farmasi dan kedokteran lebih dahulu. Ketika kami membandingkan pengobatan kuno dengan protokol dan standar farmasi modern, kami menemukan resep-resep dalam dokumen kuno tidak hanya sebanding dengan sediaan-sediaan farmasi sekarang, tapi sejumlah pengobatan yang bermanfaat”.

Dokumen medis yang ditemukan pertama kali pertengahan abad ke-19, menunjukkan bahwa dokter Mesir kuno menangani luka dengan madu, resin dan logam yang dikenal bersifat antimikroba.

Team juga menemukan resep untuk pencahar dari minyak jarak dan colocynth dan ruahan laksatif dari daun ara dan kulit padi. Referensi lain menunjukkan bahwa kolik ditangani dengan hyocyamus, yang digunakan sampai hari ini, serta cumin dan koriander digunakan sebagai karminatif usus.

Bukti lebih lanjut menunjukkan adanya gangguan otot-tulang ditangani dengan rubefacients untuk menstimulasi aliran darah dan tuam/tapal untuk menghangatkan dan menenangkan. Mereka menggunakan saledri dan kunyit untuk reumatik, yang saat ini menjadi topik penelitian farmasi dan pomegranat digunakan untuk menghilangkan cacing pita, suatu pengobatan yang masih digunakan secara klinis sampai 50 tahun lalu.

Dr. Campbell mengatakan, “Sejumlah bahan-bahan kuno ditemukan masih bertahan sampai abad ke-20 dan masih digunakan sampai hari ini, bahkan komponen aktif diproduksi secara sintetik sekarang. Bahan lain seperti akasia masih digunakan sebagai obat batuk sedangkan lidah buaya digunakan untuk menenangkan dan menyembuhkan gangguan kulit”.

Peneliti pendamping, Dr. Ryan Metcalfe saat ini mengembangkan teknik genetika untuk menyelidiki tanaman obat dari Mesir kuno. Dia merancang penelitiannya untuk menentukan apakah spesies modern dari contoh tanaman kuno kebanyakan berkaitan. Dr. Metcalfe mengatakan, “Hal ini membuat kami dapat menentukan asal usul tanaman sehingga menghasilkan tambahan bukti bagi jalur perdagangan, pembudidayaan, pusat perdagangan atau tempat-tempat terapi. Kerja ini tak memungkinkan untuk keluar dari hubungan dengan analisis kimia yang digunakan oleh kolega saya Judith Seath, seorang spesialis minyak-minyak esensial dan resin yang digunakan oleh bangsa Mesir kuno”.

Profesor Rosalie David, Direktur KNH Centre mengatakan, “Hasil ini sangat bermakna dan menunjukkan bahwa bangsa Mesir kuno telah mempraktekkan bentuk kredibel farmasi jauh sebelum bangsa Yunani”.

Source.

MANTAN PRESIDEN SOEHARTO WAFAT

Mantan Presiden Soeharto meninggal dunia pada usia 86 tahun, hari Minggu, 27 Januari 2008 (18 Muharam 1429 H). Menurut Dr Djoko Sanjoto, Pjs Direktur RSPP yang juga dokter yang ikut merawat Soeharto menyatakan, kematian Soeharto pada pukul 13:10 ini disebabkan karena kegagalan multi organ. “Ya jantung, ginjal dan paru-paru,” kata dia. Infeksi yang telalu lama, lanjutnya, juga menjadi penyebab. Djoko menegaskan bahwa beliau meninggal dengan tenang.

Tekanan darah terakhir Soeharto, kata Djoko, mencapai 60/30 mmHg. Menurut Djoko, dua hari yang lalu kondisi Soeharto memang sempat membaik. Menjelang ajalnya Soeharto didampingi lengkap oleh anak-anaknya. Lantunan tahlil, surat Yasin dan semua bacaan menyambut ajal dibacakan menjelang pukul 13:13 itu. Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah SWT.

Source.

ANDORRA, NEGARA PALING PANJANG UMUR

Andorra menjadi negara yang paling panjang umur. Angka harapan hidup saat lahir penduduk Andorra mencapai 83,52 tahun, menempati tempat pertama dari 222 negara. Bagaimana dengan Indonesia? Ternyata, Indonesia masih ketinggalan dengan beberapa negara asia tenggara lainnya. Angka harapan hidup penduduk Indonesia adalah 70,16 tahun, kalah jauh dengan Singapura (81,80 tahun), Brunei (75,30 tahun), Malaysia (72,76 tahun), Thailand (72,55 tahun), Vietnam (71,07 tahun), dan Filipina (71,05 tahun). Tapi, Indonesia masih lebih baik dari pada Timor-Leste (66,60 tahun), Burma (62,49 tahun), Kamboja (61,29), maupun Laos (55,89). Selengkapnya lihat di sini.

Angka harapan hidup dapat menjadi alat untuk melihat keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi suatu negara. Ada dua macam angka harapan hidup yaitu angka harapan hidup suatu umur x dan angka harapan hidup saat lahir (Life expectancy at birth). Angka Harapan Hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Sementara itu, pengertian Angka Harapan Hidup Saat Lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.

Nah, data di atas berdasarkan angka harapan hidup saat lahir. Artinya, penduduk Indonesia yang lahir pada tahun 2007 rata-rata menjalani 70,16 tahun kehidupan. Sementara penduduk Andorra 13,36 tahun lebih panjang dari penduduk Indonesia.