NAMRU, TROJAN IMPERIALISME

Kontroversi Namru-2 (United States’ Naval Medical Research Unit 2) tampaknya tidak terselesaikan dalam bingkai kepentingan terbaik bangsa Indonesia. Perkembangan mutakhir menunjukkan adanya pergeseran fokus persoalan secara sistematis dan upaya mengembangkan konflik antarpejabat Indonesia, bahkan terkesan menyudutkan Menkes Siti Fadilah Supari.

Analisis konteks strategis menunjukkan fokus persoalan digeser walaupun ini bukan kekeliruan sepenuhnya AS dan para pembelanya. Sejak awal kontroversi Namru berada dalam framing (area pembahasan, konteks, dan struktur) yang sekalipun mengandung kebenaran, tidak sepenuhnya tepat.

Wacana yang diangkat adalah Namru tidak membawa manfaat apa-apa bagi tujuan pembangunan kesehatan Indonesia, terutama pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Namru juga dituding menjalankan operasi intelijen. Apalagi, kegiatannya cenderung tertutup, termasuk bagi pejabat Dephan dan Depkes RI.

Namru juga dipersoalkan karena tenaga penelitinya memiliki kekebalan diplomatik sehingga bisa memasuki areal mana pun di Indonesia tanpa hambatan. Namru pun tidak menerima draf MoU baru dari Indonesia, dan tetap beroperasi meski sejak era reformasi direkomendasikan Pemerintah RI untuk dihentikan.

Belakangan muncul ide membentuk pansus Namru. Namun, sebagian latar belakang pengusul adalah tudingan kemungkinan persaingan bisnis antara Depkes dan Namru. Menkes pun dituduh mengalihkan persoalan rendahnya kinerja pembangunan sektor kesehatan dengan mengangkat isu Namru.

Terlepas dari motifnya, ini dapat dimanfaatkan untuk memecah belah antarpejabat RI. Dari semua framing tersebut, tudingan Namru menjalankan operasi intelijen yang paling ramai disorot. Barangkali, karena sinyalemen itu disampaikan oleh aktivis Muslim yang memiliki rekam jejak dalam advokasi hukum dan umat Islam serta tidak dibantah oleh Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Siregar.

Pembingkaian Namru sebagai intelijen bahkan memunculkan polemik bahwa seorang pejabat di sekitar presiden adalah agen intelijen AS. Namun, sekalipun substansinya mungkin benar, bagaimana pun menggugat Namru karena menjalankan operasi intelijen adalah suatu kekeliruan.

AS menjadi terlalu mudah membantahnya. AS menolaknya dengan menyatakan riset mereka diketahui Pemerintah RI dan disampaikan kepada WHO. Bahkan, AS merespons permintaan Menhan RI agar dokter TNI AL ikut dalam Namru.

Pertanyaannya, jika Namru beroperasi terbuka dan mengikutsertakan personel TNI AL, apakah itu berarti Namru boleh berada di sini? Begitu pula jika Namru membagi hasil risetnya kepada Depkes RI.

Menyorot Namru karena penelitinya yang berpaspor diplomatik bisa melakukan apa pun di luar misi diplomatik bukanlah strategi terbaik. Tudingan tersebut dan upaya mengaitkannya dengan agen-agen AS memang bisa membangun kesadaran politik dan ketahanan sebagai bangsa.

Namun, itu juga menggeser kita dan perhatian publik dari penyebab utama. Namru harus dideterminasi berikut segala perakadan dengannya. Di atas semuanya, Namru is permanent military base. Namru adalah aset Angkatan Laut AS yang terletak di tengah kota sipil.

Persoalan Namru melampaui problematika kapal induk AS yang sering hilir mudik di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), insiden F-18 Hornets beberapa tahun lalu, atau persoalan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan (DCA) dengan Singapura serta Australia yang bisa mengundang pihak ketiga, seperti AS dan Israel. Sebagaimana bisa ditelusuri pada situs resmi mereka, Namru berada di bawah lembaga Naval Medical Research Center (NAMRC) dan Global Emerging Infections Surveillance and Response System (GEIS).

Semuanya di bawah kendali Departemen Pertahanan AS. Namun, Namru tetap berkoordinasi dengan Depkes AS. Tujuan, visi, dan misinya juga jelas. AS tidak pernah menutup-nutupinya.

AS hanya tidak mengatakan semuanya tentang Namru ketika Dubes Cameron Hume dan komandan Namru Trevor Jones mengadakan konferensi pers 24 April silam. Namru 2 untuk memperkuat persiapan, surveillance, dan sistem tanggap terhadap penyakit menular bagi personel militer AS dan keluarganya di kawasan tropis Asia Pasifik.

Namru juga untuk meningkatkan kesiapan medis mereka, sekaligus menurunkan risiko bagi ketahanan nasional AS. Namru berguna mencegah penyakit menular bagi tentara AS yang berada di kawasan tropis Asia Pasifik.

Bahkan, dalam situs Dephan AS (DoD GEIS) ditegaskan pula bahwa Namru-2 also participates in a number of US military exercises such as Cobra Gold, Tandem Thrust and CARAT Cruise (Namru 2 juga berpartisipasi dalam sejumlah latihan militer AS, seperti Cobra Gold, Tandem Thrust dan CARAT Cruise). Ironisnya, dalam beberapa latihan tersebut, personel TNI tidak dilibatkan.

Maka, tidak perlu operasi kontraintelijen atau memasang personel TNI untuk memahami Namru. Sejak awal berdiri dan hingga kini Namru 99,9 persen untuk kepentingan kehadiran dan hegemoni militer AS di Asia Pasifik.

Signifikansi Namru adalah karena AS mengharuskan dirinya memasuki dan menguasai negeri dan tanah air bangsa-bangsa lain. AS menjalankan imperialisme dan kolonialisme yang ditopang oleh kekuatan politik, ekonomi, militer, dan semua aspek kehidupan lainnya. Ini untuk menjaga sistem dan pilar-pilar kapitalismenya, termasuk pengurasan sumber daya alam di kawasan Asia Pasifik.

Dalam konteks ini, Namru laksana trojan. Namru adalah kuda troya untuk menembus benteng. Namun, itu juga berarti seperti virus komputer yang bila berada dalam sistem komputer, walaupun tidak bekerja, kehadirannya adalah sinyal masalah besar.

Oleh karena itu, selama AS merasa tentaranya harus menguasai kawasan Asia Pasifik, selama itu pula laboratorium militer seperti Namru akan dipertahankan. Pada satu sisi, itu penting untuk memperkuat sistem pertahanan personelnya dari beragam penyakit menular dan pada sisi lain itu bisa menjadi strategi deterrence (menakut-nakuti lawan) karena potensi penyebaran serangan biologis dan kimiawi ke tengah-tengah penduduk Jakarta dan sekitarnya dalam waktu singkat.

Menyimak konteks strategis tersebut, jelas persoalan Namru perlu diselesaikan dengan strategi khusus yang melibatkan kesatuan sikap pemerintah dan seluruh komponen bangsa. Semua pihak perlu meyakinkan AS bahwa imperialisme mereka harus diakhiri untuk mencegah AS hancur secara politik, ekonomi, dan fisik. Paling tidak, ada empat persoalan besar imperialisme militer AS.

Pertama, kegagalan misi militer AS dan sekutunya di Irak, Afghanistan, Somalia dan lain-lain. Kedua, defisit ganda dari APBN dan neraca transaksi berjalan AS yang meremukkan kemampuan mereka mencegah resesi ekonomi.

Ketiga, AS gagal memenangkan peperangan di hati dan pikiran umat Islam, seperti disebut dalam laporan Defense Science Board (Reuters, 25 November 2004). Lembaga itu adalah kelompok staf ahli Dephan AS.

Keempat, ancaman runtuhnya kepercayaan publik AS terhadap para perwira militer yang terjun ke dalam aktivitas politik (American Forces Press Service, 28 April 2008 dalam situs Dephan AS). Namun, jika AS bersikeras maka strategi membuka aliansi strategis dengan kekuatan lain patut dipertimbangkan.

Apalagi, negara seperti RRC telah sangat dirugikan karena seakan-akan menjadi pusat penyebaran wabah semacam SARS (severe acute respiratory syndrome) dan flu burung. Lebih dari itu, inilah ujian sesungguhnya bagi pemerintah dan bangsa Indonesia bahwa kita memang telah bangkit sebagai bangsa yang sederajat dengan bangsa-bangsa lain dan hanya takut kepada Allah SWT.

Tulisan Fahmi AP Pane (Staf Ahli Fraksi PPP DPR RI) disitasi dari Republika

MEM-FREEPORT-KAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Judul di atas mungkin terdengar aneh dan tidak nyambung. Namun, mari kita cermati tulisan ini sehingga dapat kita pahami bahwa saat ini yang diisap dan dieksploitasi dari bangsa ini bukan hanya kekayaan alamnya, tetapi juga penderitaan masyarakatnya.

Dalam pernyataannya yang dimuat Republika 9 Juni lalu, Pembantu Rektor I Universitas Diponegoro mengungkapkan bahwa secanggih apa pun laboratorium yang dimiliki Malaysia dan negara-negara maju lainnya, ada laboratorium yang mereka tidak bisa buat, yakni laboratorium pasien. Hal itulah yang membuat mereka sangat ingin belajar di perguruan tinggi di Indonesia, termasuk Undip.

Pernyataan ini mengingatkan pada sekitar delapan tahun lalu ketika saya mulai menjalani program profesi pendidikan dokter (koasistensi) di FK UGM. Saat itu setiap tahun, sekitar Juni–Agustus, berdatangan mahasiswa-mahasiswa kedokteran dari Eropa/Amerika untuk melakukan semacam studi eksekursi, mengisi waktu liburan musim panas mereka.

Ketika saya tanya, mengapa Indonesia? Mereka menjawab bahwa Indonesia sangat kaya dengan penyakit-penyakit infeksi dengan kasus beragam dan banyak yang hanya dapat dijumpai di negara tropis. Terus terang saja, saat itu pernyataan ini lebih terasa menyakitkan daripada menyanjung.

Saya kemudian sungguh terkejut bagaimana Pak Pembantu Rektor (PR) I Undip dapat mengemas pernyataan ini menjadi terdengar seperti sanjungan. Masyarakat Indonesia dewasa ini sangat direpotkan dengan luar biasa mahalnya biaya pendidikan yang dibebankan pada peserta didik, terutama pendidikan dokter yang isunya paling mahal.

Demikian pula dengan para pengelola perguruan tinggi kedokteran di Indonesia harus memutar otak menguras ide demi menghidupi jalannya perguruan tinggi mereka. Mulai dari berjualan kelontong hingga membuka bermacam-macam jalur pendaftaran mahasiswa, yang mereka istilahkan dengan subsidi silang. Ini semua, mafhum kita pahami, akibat ketidakpedulian pemerintah pada sektor pendidikan, terutama pendidikan tinggi.

Salah satu di antara program inovasi yang dijalankan pengelola perguruan tinggi kedokteran adalah dibukanya program internasional. Bukan hanya peserta didiknya mahasiswa asing, bahasa Inggris sebagai pengantar kuliah, serta pendidikan berstandar internasional (yang tentunya masih penuh perdebatan dan tanda tanya, seperti apa pendidikan berstandar internasional itu?), tetapi juga yang sangat penting mata uang untuk pembayaran seluruh biayanya pun dinyatakan dengan dolar AS.

Apa yang dapat dijual? Setidaknya ada tiga faktor. Pertama, keragaman dan banyaknya penyakit infeksi tropis dan penyakit-penyakit lain yang hanya dapat dijumpai di Indonesia dengan kasus yang banyak. Kedua, relatif rendahnya biaya hidup dan biaya pendidikan. Ketiga, keamanan yang relatif terjaga dibanding harus pergi ke Afrika, misalnya.

Faktor pertama di atas adalah sebuah fakta yang menyatu dengan identitas Indonesia sebagai sebuah negara tropis. Dalam makna yang luas dan sedikit karikatural, dapatlah disebut sebuah kekayaan. Seperti halnya ketika puluhan tahun yang lalu hingga saat ini, petinggi-petinggi Indonesia menjual berbagai kekayaan mineral alam negerinya kepada pihak asing. Jika kekayaan mineral itu dapat dibanggakan sebagai karunia Allah SWT, dapatkah kita membanggakan keragaman dan kekayaan kasus-kasus infeksi tropis itu sebagai karunia Allah SWT?

Banyak yang dapat diambil contoh. Program penanggulangan TBC dimulai oleh WHO di Indonesia sejak pertengahan 1970-an dan sampai kini tidak pernah dinyatakan bebas TBC malah kasusnya makin banyak dan sulit ditangani. Dari tahun ke tahun setiap musim hujan, demam berdarah selalu menjadi KLB.

Kawasan Indonesia Timur tidak pernah dapat melepaskan predikatnya sebagai kawasan endemik malaria. Puluhan tahun Indonesia menyandang predikat tertinggi angka kematian ibu yang sebagian besarnya disumbang oleh masalah infeksi.

Tahun-tahun belakangan ini kasus-kasus itu diperkaya lagi dengan kasus-kasus flu burung, chikungunya, leptospirosis, dan lain-lain. TBC, malaria, demam berdarah, flu burung, leptospirosis, chikungunya, infeksi puerpueral, inilah kekayaan kasus yang mengundang mahasiswa-mahasiswa asing datang ke Indonesia.

Kasus-kasus itu mungkin saja dapat mereka jumpai di negara mereka yang tropis (seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand). Namun, dengan jumlah yang jauh lebih kecil dan variabilitas kasus yang jauh lebih rendah.

Menyakitkannya lagi, pusat-pusat pelayanan kesehatan dan penelitian tercanggih untuk menangani kasus-kasus itu tidak terdapat di Indonesia, tapi di negara-negara yang pernah mempelajari dan melihat kasus-kasus itu di Indonesia. Harvard Medical School memiliki fasilitas pelayanan dan penelitian TBC tercanggih di dunia dan hanya satu yang tidak mereka miliki, kasus/pasien TBC.

Thailand saat ini menjadi center of excellence di kawasan Asia Tenggara untuk pelayanan dan penelitian infeksi-infeksi tropis. Pusat-pusat pelayanan dan penelitian Malaria tercanggih justru berada di Inggris dan Amerika. Di Indonesia?

Kembali kepada pernyataan Pak PR I Undip, mungkinkah ada negara di dunia ini yang mau menghabiskan dananya untuk membuat laboratorium pasien yang penuh berisi pasien-pasien infeksi tropis dengan kasus-kasus yang variatif? Ataukah mereka cukup mencari negara yang tidak kunjung menyelesaikan masalah kesehatannya sehingga di dalam negara itu dapat dijumpai macam-macam pasien infeksi tropis dengan variasi kasus yang luar biasa?

Bukankah cerita ini mengingatkan kita pada Freeport, di mana kekayaan alam kita yang luar biasa banyak dan berharganya diisap habis? Hanya secuil manfaat yang didapat Indonesia dan berlimpah manfaat yang didapat pihak asing.

Sungguh prihatin ketika masyarakat yang menderita, pasien-pasien yang menderita, berharap banyak pada orang pandai negeri ini mereka justru dijadikan alat. Wahai pemerintah, di manakah engkau?

Tulisan Dr. Teguh Haryo Sasongko, Ph. D disitasi dari Republika

SEMAKIN BANYAK MAHASISWA ASING DI FK NEGERI

Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menyesalkan semakin banyaknya mahasiswa asing yang kuliah di fakultas kedokteran di beberapa universitas negeri di Indonesia. Sementara itu, probabilitas siswa SMA di Indonesia untuk masuk fakultas kedokteran hanya 4 persen.

”Bayangkan, probabilitas siswa asal Malaysia yang masuk fakultas kedokteran di Indonesia mencapai 30 persen. Waktu di Rumah Sakit Sanglah, Bali, saya kaget, kok banyak mahasiswa berwajah India, ternyata mereka berasal dari Malaysia,” kata Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dalam rapat kerja dengan Panitia Ad Hoc III dan IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Rabu (18/6) siang.

Menurut Menkes, di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar saja ada sekitar 300 mahasiswa asing. Demikian pula di Universitas Padjadjaran Bandung, Universitas Negeri Sebelas Maret Solo, dan perguruan tinggi negeri lainnya.

”Alasan perguruan tinggi negeri menerima mahasiswa asing hanya karena ingin dibilang world class. Yang saya sedihkan, mahasiswa asing ini praktik di rumah sakit pendidikan yang dananya dibiayai oleh pemerintah,” tutur Menkes.

Menurut Menkes, Indonesia masih sangat kekurangan tenaga dokter. ”Jika mahasiswa asing itu nantinya lulus, mereka bisa langsung menjadi dokter di Indonesia tanpa adaptasi, sedangkan dokter-dokter kita bisa jadi kuli. Ini sangat ironis,” tutur Menkes.

Menjawab pertanyaan anggota DPD tentang rumah sakit pemerintah yang tidak menyetor ke kas daerah, menurut Menkes, rumah sakit pemerintah itu secara konstitusional wajib melayani rakyat. Rumah sakit pemerintah boleh mendapatkan untung, tetapi tidak boleh mencari keuntungan sebagai tujuan utama rumah sakit.

”Saya dulu kaget saat semua rumah sakit akan dijadikan perseroan terbatas. Ini berarti nantinya rumah sakit akan komersial dan rakyat tidak dapat berobat murah. Makanya saya berjuang dan rumah sakit kini berstatus Badan Layanan Umum atau BLU yang disubsidi oleh pemerintah,” ujarnya. Konsekuensi BLU, rumah sakit tidak menyetor ke kas daerah, tetapi bupatilah yang harus melayani rakyatnya, bukan mencari uang dari rakyatnya yang sakit.

Source:1 dan 2.